TANGERANG.WAHANANEWS.CO - Anggota DPR RI Habib Idrus mendesak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pencabulan anak di Kota Tangerang, Banten.
Habib menegaskan pelaku harus dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hukuman tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bahkan diberikan penerapan pasal berlapis agar pelaku tidak mendapat celah untuk lolos dari jeratan hukum yang maksimal.
Baca Juga:
Tuduhan Pelecehan Seksual, Saudara Perempuan Gugat Bos ChatGPT Sam Altman
“Saya mendesak agar aparat penegak hukum tidak ragu-ragu dalam memberikan hukuman yang setimpal. Pelaku ini harus dihukum seberat mungkin, bahkan jika memungkinkan dikenakan hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang memungkinkan hukuman minimal 10 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara, atau bahkan kebiri kimia bagi predator seksual berulang,” ujar dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tangerang Raya itu mengecam keras aksi pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru ngaji berinisial W (40) terhadap empat muridnya di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang itu.
Kejahatan tersebut, menurut dia, telah mencoreng dunia pendidikan dan nilai-nilai keagamaan, serta menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.
Baca Juga:
Polisi Hentikan Kasus Pelecehan Turis Singapura di Braga Bandung
“Saya sangat mengutuk perbuatan biadab ini. Seorang guru yang seharusnya menjadi panutan dan penjaga moral justru menyalahgunakan kepercayaan dan kehormatan profesinya untuk melakukan pelecehan terhadap anak-anak yang tak berdaya. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama, pendidikan, dan kemanusiaan,” ujar Habib Idrus.
Selanjutnya, ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan non-formal, termasuk pesantren dan tempat mengaji, agar kejadian serupa tidak terul ang. Ia mendorong pembentukan mekanisme pengawasan dan seleksi ketat bagi tenaga pendidik, serta edukasi kepada anak-anak dan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual dan cara melaporkannya.
“Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua. Saya mendorong adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk penerapan aturan ketat dalam rekrutmen dan pengawasan guru di lingkungan pendidikan informal, agar tidak ada lagi pelaku predator seksual yang bisa bebas beraksi dengan menyalahgunakan profesinya,” kata dia menegaskan.
